BPS Prov Sumatera Selatan

Regulasi
Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan
Jenis Layanan
Tata Tertib Pengunjung
Alur PST
SOP
Standar Pelayanan Publik
Motto
Laporan Evaluasi Pelayanan Data
Layanan Pengaduan

BPS merupakan institusi penyelenggara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

    Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
    Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
    Memperpendek proses pelayanan;
    Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
    Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pada Pasal 22 ditetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dimana dalam menyusun Standar Pelayanan, penyelenggara harus mengikutsertakan masyarakat dan pihak yang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan diatur pada PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Dalam menerapkan Standar Pelayanan, Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan terpadu, BPS membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Pejabat dan Pegawai pada Direktorat Diseminasi Statistik. PST BPS adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.

Dalam menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, Kepala BPS telah menetapkan Peraturan Kepala BPS No. 78 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

Standar Pelayanan Statistik Terpadu adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan komitmen Badan Pusat Statistik dalam rangka pelayanan statistik terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik, yang bersifat pelayanan langsung (offline) dan tidak langsung (online), yang meliputi:

    Pelayanan Perpustakaan;
    Pelayanan Konsultasi Statistik melalui Media Datang Langsung;
    Pelayanan Konsultasi Statistik melalui Media Online;
    Pelayanan Penjualan Publikasi melalui Media Datang Langsung;
    Pelayanan Penjualan Publikasi melalui Media Online;
    Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik melalui Media Datang Langsung;
    Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Wilayah Kerja Statistik melalui Media Online; dan
    Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik.

Unduh Perka BPS No. 78 Tahun 2020

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DISEMINASI DAN LAYANAN STATISTIK

DI BPS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Tanggal Pembuatan	20 Juli 2011
Tanggal Revisi	16 Maret 2021
Tanggal Efektif	20 Juli 2011
Disahkan oleh	Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683)

c. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

d. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik

e. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

Maksud:

Prosedur operasional baku untuk pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik disusun untuk memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh pengguna data publikasi Badan Pusat Statistik

No.	Standar Operasional Prosedur	Link Unduh
1.	Pelayanan Perpustakaan	Unduh
2.	Pelayanan Statistik Terpadu	Unduh
3.	Pelayanan Website	Unduh
4.	Pengolahan Pustaka Tercetak	Unduh
5.	Penyusunan Softcopy Publikasi	Unduh
6.	Peremajaan Website	Unduh
7.	PNBP Publikasi dan Peta Digital	Unduh
8.	PNBP untuk Raw Data	Unduh
9.	Updating Data Website	Unduh
10.	Pelaksanaan Survei Statistik Sektoral	Unduh

Standar Pelayanan Publik di PST BPS Provinsi Sumatera Selatan


1.	Standar Pelayanan Publik Perpustakaan
2.	Standar Pelayanan Publik Konsultasi Statistik Datang Langsung
3.	Standar Pelayanan Publik Konsultasi Statistik Online
4.	Standar Pelayanan Publik Penjualan Hardcopy dan Softcopy Publikasi Datang Langsung
5.	Standar Pelayanan Publik Penjualan Hardcopy dan Softcopy Publikasi Online
6.	Standar Pelayanan Publik Penjualan Data mikro dan Peta Digital Datang Langsung
7.	Standar Pelayanan Publik Penjualan Data mikro dan Peta Digital Online
8.	Standar Pelayanan Publik Rekomendasi Rujukan Statistik

Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyediakan data da informasi di bidang statistik. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintan Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Dalam menghasilkan dan menyediakan data statistik, BPS senantiasa berusaha untuk memperhatikan kepuasan seta kualiyas pelayanan kepada pengguna data yang mencari data statistik. BPS selalu berupaya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat kepuasan pengguna data melalui Survei Kebutuhan Data (SKD).

SKD dilaksanakan oleh Direktorat Diseminasi Statistik BPS melalui Subdirektorat Rujukan Statistik sejak tahun 2005. Sejak tahun 2014, pelaksanaan SKD diperluas cakupannya hingga BPS Kabupaten/Kota.

DATA SENSUS

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan

Pusat Pelayanan

DATA SENSUS

Sosial dan Kependudukan

Ekonomi dan Perdagangan

Pertanian dan Pertambangan

Sosial dan
Kependudukan

Ekonomi dan
Perdagangan

Pertanian dan
Pertambangan