Indeks Demokrasi Indonesia 2015 Provinsi Sumsel tahun 2015 sebesar 79,81, meningkat sebesar 4,99 poin dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 74,82 - BPS-Statistics Indonesia Sumatera Selatan Province

Whatsapp if you have a problem about our services : 0813-3378-3485

We are committed to providing Excellent Service according to Service Standards.

Welcome to the website of the Central Bureau of Statistics for the Province of Sumatera Selatan

Indeks Demokrasi Indonesia 2015 Provinsi Sumsel tahun 2015 sebesar 79,81, meningkat sebesar 4,99 poin dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 74,82

Indeks Demokrasi Indonesia 2015 Provinsi Sumsel tahun 2015 sebesar 79,81, meningkat sebesar 4,99 poin dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 74,82Download Official Statistics News
Release Date : August 3, 2016
File Size : 0.23 MB

Abstract

Ø  Secara umum, nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumsel 2015 sebesar 79,81 dari skala 0 sampai 100, angka ini naik 4,99 poin dibandingkan dengan IDI Sumsel 2014 sebesar 74,82. Walaupun nilai indeks demokrasi Provinsi Sumsel mengalami kenaikan namun tingkat demokrasi di Provinsi Sumsel masih pada kategori “sedang” sama seperti tahun 2014Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga katergori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Ø  Aspek Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) tahun 2015 sebesar 61,0 mengalami penurunan cukup drastis sebesar 17,53 poin dibandingkan tahun 2014 sebesar 78,53. Tetapi aspek lainnya yakni Aspek Kebebasan Sipil (Civil Liberty) naik 9,97 poin dari 86,09 pada 2014 menjadi 96,06 pada 2015 dan Hak-Hak Politik (Political Rights) naik 15,22 poin dari sebesar 63,57 di tahun 2014 menjadi 78,79 tahun 2015.

Ø  Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Ø  Perlu diketahui, mulai periode 2015 diterapkan dua indikator baru komponen dari variabel “Peran Birokrasi Pemerintah Daerah”, sebagai langkah penyempurnaan agar lebih sensitif pada situasi lapangan yang terkini. Dua indikator tersebut adalah “Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan Bersalah oleh Keputusan PTUN” dan “Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah”.

Badan Pusat Statistik

BPS-Statistics Indonesia

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera SelatanJl. Kapten Anwar Sastro No 1694 Palembang

Sumatera Selatan 30129 Telp (0711) 351665

318456

Email : bps1600@bps.go.id. 

logo_footer

Copyright © 2023 BPS-Statistics Indonesia